Pemkab Solok Terima Hasil Evaluasi SAKIP Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

      Arosuka-Kominfo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menerima hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kegiatan yang diikuti melalui video conference dari ruang rapat Sekretariat Daerah pada Selasa (05/03/22). 

                      

      Menghadiri Acara Tersebut  Sekretariat Daerah EDITIAWARMAN, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Sumber Daya Manusia MULIADI MARCOS, SE, MM, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan NAFRI, ST,MT,Msc, Inspektur Inspektorat Daerah FIDRIATI ANANDA, SE.Ak, Kepala Bagian Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah JHONI, S.Sos, MM, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AFRIALDI, SE,MM, Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Teta Midra, S.STP, M.Si 

Baca Lainnya :

• Awali Ramadhan Pemerintah Kabupaten Solok gelar Apel Pagi Gabungan0
• Bupati Solok sambut Kunjungan BPK Ke Kabupaten Solok dalam rangka Pemeriksaan Laporan tahun 20210
• Kunjungan TP-PKK Kabupaten Solok ke Nagari Cupak dalam rangka Persiapan Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi0
• TP PKK Gelar Rakor Persiapan Penilaian Lomba Gerakan TP PKK Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 20220
• Penutupan Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke - 109 dan Festival 5 Danau Oleh Bupati Solok Epyardi Asda0

      Dalam acara yang bertajuk SAKIP & RB AWARD 2021 ini, digelar secara daring dan luring dengan penerapan protokol kesehatan ketat.  Dalam hal ini Menteri PANRB juga memberikan secara langsung penghargaan kepada 44 perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.  Dalam kesempatan ini Pemkab Solok menerima hasil evaluasi Sakip dengan kategori B dan Reformasi Birokrasi dengan nilai CC.

      Dasar pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 20020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Biokrasi. 

      Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.