Pemda Kabupaten Solok Fasilitasi BPKP dalam Pelaksanaan Audit Pengelolaan Bansos

(Arosuka)- Kominfo. Bertempat di Guest House Arosuka Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwalikan provinsi Sumbar melaksanakan audit tujuan tertentu atas pengelolaan bantuan sosial dan akuntabilitas pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Solok, pada Senin (21/09).

Baca Lainnya :

• Ketua PDPM Kabupaten Solok Dilantik Bupati0
• Pemda Kabupaten Solok Siapkan PPAS Tahun Anggaran 20210
•  Arsip Depo Dibawah 10 Tahun Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Dimusnahkan0
• Rapat Evaluasi SAKIP Bersama Kemenpan-RB Digelar melalui Zoom Meeting0
• Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 Dibuka Secara Resmi Oleh Bupati0

Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Solok H. Gusmal, SE. MM beserta jajaran Pemda Kabupaten Solok diantaranya; Sekda Aswirman, Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Hermantias, Kepala BKD Editiawarman, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Admaizon, Kasat  Pol PP dan Damkar Efriadi, Kalaksa BPBD Armen AP. Selain itu juga hadir beberapa orang tim audit bantuan sosial dari BPKP  antara lain; Wahyunurdin selaku Pengendali Teknis, Fitria selaku Ketua Tim, Alharis Tagora dan Mila Amalia Hasanah sebagai anggota tim. Sedangkan tim audit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari BPKP terdiri dari Helma Fatiza selaku Pengendali Teknis, Maidyo Rahmady Zen selaku Ketua Tim, Leni Rahmi Bakhtiar dan Rafina Andi sebagai Anggota Tim.

Wahyunurdin dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penanggulangan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanggulangan Covid-19. Audit di Kabupaten Solok sendiri dilaksanakan pada tanggal 17 September hingga 2 Oktober 2020. "Mengenai data terkait, nantinya akan kita koordinasikan dengan SKPD terkait secara langsung", ungkap Wahyunurdin.

Dalam sambutannya, Bupati Solok mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Solok, salah satunya dengan memfasilitasi BPKP dalam proses pemeriksaan, demi memudahkan kinerja dari BPKP. Bupati berharap agar pemeriksaan ini dilakukan secara cepat dan lebih detail hingga tuntas. Bupati kemudian berpesan setelah adanya pemeriksaan ini, BPKP dapat memberikan laporan atau hasil kepada pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi jika terdapat kekurangan. (admin)