Pemda Berikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

(Arosuka)-Kominfo. Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok, Bupati Solok diwakili Plh. Sekretaris Daerah Edisar, SH, M. Hum menghadiri rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Solok tentang Ranperda perubahan APBD Kabupaten Solok tahun anggaran 2021, Selasa (14/09/21). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lucky Efendi ini juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Dewan Zaitul Ikhlas, Forkompimda, para Anggota DPRD dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Baca Lainnya :

• Ketua TP-PKK bersama Pemda Kabupaten Solok Salurkan Bantuan Kepada Warga Korban Kebakaran di Nagari Aia Dingin0
• Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati tentang Ranperda Perubahan APBD 20210
• Bupati dan Wakil Bupati Solok Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 secara Virtual6
• Pemda Kabupaten Solok Sampaikan Nota Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 20210
• Lantik Pengurus PKK Kabupaten Solok, Bupati : PKK adalah Mitra Pemerintah Daerah0

Edisar dalam menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjelaskan, rancangan perubahan APBD Tahun 2021 mengalami penurunan baik  dari segi pendapatan daerah maupun belanja daerah.  Hal ini terjadi karena adanya bencana non alam berupa pandemi Covid-19. Edisar menjelaskan, penurunan pendapatan dipengaruhi oleh pengurangan pendapatan daerah dari dana transfer pemerintah pusat, adanya rasionalisasi anggaran dan refocusing kegiatan, yang berimbas pada  penyesuaian transfer ke daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh penyesuaian pendapatan yang bersumber dari PAD.  “Sesuai Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan covid-19 dan dampaknya, mengakibatkan terjadinya pengurangan pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 21 Milyar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 450 juta” papar Edisar.

Lebih jauh Ia menjelaskan kurang bergairahnya aktivitas ekonomi Kabupaten Solok akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, membuat lemahnya ekonomi, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah. Pemerintah daerah berupaya menggali potensi sumber-sumber dengan mengevaluasi peraturan yang terkait dengan penetapan tarif dan retribusi daerah tersebut. Berkaitan dengan kesiapan SDM, Edisar mengatakan pemerintah daerah akan melakukan  pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar tercipta ASN yang berdaya guna dan berdaya saing.  Dan nantinya diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik dan akuntabel.  Harapannya, belanja daerah untuk tahun 2021 dapat dikelola dengan maksimal dan memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain mengenai penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam APBD tahun 2021, pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran untuk mendukung vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan daerah. Selain itu juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem irigasi, penguatan/pengembangan koperasi dan UMKM, serta stabilisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok.  Tak hanya itu, Ia juga memaparkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan sektor-sektor penting dan mendesak baik di bidang kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur.”Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, sehingga perekonomian masyarakat dapat bangkit dan pulih.  Dengan bergeraknya sektor ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara langsung berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Solok” pungkas Edisar. (admin)