Bupati Solok ikuti vidio conferens (Vidcon) Arahan Presiden RI pada Kegiatan Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

By Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 25 Mei 2022, 14:39:23 WIB Kegiatan
Bupati Solok ikuti  vidio conferens (Vidcon) Arahan Presiden RI pada Kegiatan Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

      Arosuka-Kominfo. - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar, hadiri Vidio Conferens (Vidcon) kegiatan aksi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara berani di rumah dinas bupati Solok pada, Selasa (24/05/22). ikut mendampingi bupati Solok Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, Asisten II Drs. Syahrial, MM, Kepala OPD Kabupaten Solok.

                      

      Presiden Ri. Joko Widodo dalam Arahnya mengatakan kegiatan buatan Indonesia (BBI) gerakan bangga dalam menggerakkan perekonomian di tanah air, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi anak bangsa, dan berdampak sangat besar karena akan ada ratusan belanja barang dan jasa. "Saya merasa senang dan bangga dengan komitmen penggunaan barang dan jasa dalam negeri oleh BUMN dan pemerintah daerah mencapai Rp 802 triliun, sedangkan oleh BUMN Rp 296 triliun. Agar sekali lagi uang rakyat itu jangan dibelikan produk-produk impor". ucap Presiden RI. 

Baca Lainnya :

      Presiden Joko Widodo menegaskan agar kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah untuk mengurangi pengadaan barang secara impor dan mendorong penggunaan barang dalam negeri. Dijelaskan Presiden, dengan membeli produk dalam negeri nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Presiden juga  mengimbau  kepada para undangan yang hadir baik secara langsung maupun menghadiri secara daring  agar sebisa mungkin APBN dan APBD digunakan untuk membeli barang impor dan dialokasikan kepada hal-hal yang lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pengembangan UMKM. Menurutnya pengembangan UMKM masyarakat dapat dioptimalkan dengan memaksimalkan e-katalog lokal yang saat ini telah diterapkan di pemerintah daerah.

      "Dulu produk yang masuk e-katalog hanya 52 ribu. Baru berapa bulan, sekarang 300 ribu produk, akhir tahun harus 1 juta. Itu tugas kepala daerah, sekda, Kadin, HIPMI dan asosiasi pengusaha secara  bersama-sama" ucap presiden lagi.

       Dijelaskan lebih lanjut oleh presiden untuk sekarang pemerintah tidak lagi mewajibkan SNI untuk semua produk. Hanya produk yang berkaitan dengan keselamatan yang harus mengikutinya.

      Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Para Mentri RI, Kepala BUMN. Kegiatan ini juga diikuti secara berani dan memikat oleh para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara serta undangan lainnya seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum , Sekretaris Jenderal, Bendahara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Bidang Luar Negeri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. (admin)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment