- Bupati Solok Serahkan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk 300 Korban Bencana
- Hujan Deras, Bupati Solok Turun Malam Pantau Sungai di Kecamatan Junjung Sirih dan Saning Baka
- Ketua TP PKK Kabupaten Solok Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Hidormeteorologi
- Berkat Kegigihan Bupati, Pemkab Solok Peroleh Anggaran Rp. 145 Miliar Untuk Perbaikan Sarana Air Bersih
- Pemkab Solok Hadiri Rapat Percepatan Penginputan Data Kebencanaan dan Penyusunan Dokumen R3P dengan Gubernur dan BNPB
- Pemkab Solok Percepat Penyusunan Dokumen R3P Pascabencana Hidrometeorologi
- Pemkab Solok Sambangi Pusdalops Provinsi Sumatera Barat, Ajukan Dokumen R3P Penanggulangan Bencana
- Solidaritas dari Jambi, Anggota DPRD Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Solok
- Khitan Massal Gratis BSMI Sumbar, Sentuhan Kemanusiaan di Tengah Pemulihan Bencana Solok
- Bupati Solok Terima Bantuan untuk Korban Bencana dari Bupati Bengkulu Utara
Bupati Solok Hadiri Rakor Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan

Jakarta (Diskominfo). Bupati Solok Jon Firman Pandu, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Senin (22/09/2025).
Rakor yang diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang konsolidasi dalam mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai komitmen penyediaan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) oleh beberapa Gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.
“Kita adalah negara tropis, negara yang dikaruniai Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar matahari, modal penting untuk tumbuhnya tanaman dan lain-lain,” ungkap Tito.
Tito juga menekankan pentingnya industrialisasi di sektor pertanian dan perkebunan sebagai bentuk nyata hilirisasi.
“Saya kagum dengan New Zealand yang melakukan industri perkebunan dan pertanian, dan saya mengatakan industrialisasi itu penting, namun industri tak hanya dalam membangun perusahaan otomotif atau teknologi hebat, tapi apa salahnya kita melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan, karena menurut saya industri tak harus membangun perusahaan produksi otomotif atau teknologi-teknologi yang hebat, tapi industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan karena itu juga industri,” jelasnya.
Ia menambahkan, contoh Korea Selatan bisa menjadi inspirasi bagaimana sebuah produk bisa memiliki nilai tambah tinggi.
“Yang kita sebut hilirisasi saat ini adalah industrialisasi, yaitu menciptakan nilai tambah pada produk-produk yang ada. Nah, kita lihat seperti Korea saja memiliki produk unggulan gingseng, turunannya banyak sekali lalu packagingnya bagus sekali sehingga menjadi menarik,” kata Mendagri.
Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran signifikan untuk mendorong hilirisasi.
“Melalui hilirisasi, kita proyeksikan nilai tambah hingga Rp.138,49 triliun. Ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai pusat rempah-rempah dunia,” jelas Amran.
Ia juga merinci Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.9,95 triliun untuk periode 2025–2027 yang akan diarahkan bagi peningkatan produktivitas kelapa, tebu, kopi, kakao, dan lada.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, Kabupaten Solok siap mendukung penuh program hilirisasi, apalagi daerah memiliki potensi perkebunan yang besar.
“Program ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani kita di Solok,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu, Kabupaten Solok juga telah berhasil menggaet sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan perkebunan kopi dan kakao seluas 2.000 hektare, serta beberapa program lainnya. Rakor di Jakarta ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengawal program hilirisasi di tingkat daerah.












.jpeg)









































