Arosuka-Kominfo. Bupati Solok terima Hasil Pemeriksaan BPK atas (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) LKPD Tahun dari Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat di Kantor BPK Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (27/05/22).
Ikut hadir dalam acara tersebut Walikota Padang Hendri Septa, B.Bus, M.I.B - Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag, Sekda Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, Inspektur Daerah Kabupaten Solok Fidriati Ananda, SE, Ak, Kepala OPD Kabupaten Solok, Pejabat Struktural Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat, Pejabat Struktural BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat
Yusnadewi selaku Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Solok, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat yang telah menyerahkan laporan keuangan pada tanggal 28 Maret 2022 hal ini lebih cepat 3 hari dari tanggal yang telah ditentukan. “Setelah melaksanakan pemeriksaan BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil LKPD Kabupaten Solok dan dua Kabupaten Kota Lainnya. Namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki. “ Ucap Yusnadewi.
Dalam hal itu dikatakannya diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Laporan sesuai Dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Terimakasih Kepada Walikota dan Bupati yang telah bekerjasama dalam melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan. Kita berharap untuk selanjutnya bisa dapat meningkatkan hasil Pemeriksaan menjadi lebih baik” tuturnya lagi.
Menanggapi hal itu Bupati solok mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat atas Pembinaan dan kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan LKPD di Kabupaten Solok. “Ucapan Bangga dan Terimakasih juga Kepada OPD dan DPRD di Kabupaten Solok atas kerja samanya selama ini sehingga Kabupaten Solok dapat meraih Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut. Kepada ASN kita haruskan untuk selalu mematuhi aturan mengenai keuangan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah untuk itu mengoptimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKP. “ tutur Bupati Solok