Pemkab Solok Ikuti Video Conference Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

(Arosuka) - Kominfo. Pemkab Solok lalukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Kebijakan Menkeu terkait dengan Kebijakan Recofusing 2% DAU dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, Senin (05/09/22) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Rapat yang di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti secara virtual oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, Ketua DPRD Kab. Solok Dodi Hendra, Forkopimda, Askor Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Syahrial, MM, dan Kepala OPD lingkup Pemda Kab Solok.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin penting dalam rakor ini, diantaranya kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Negara - Negara di Dunia termasuk Indonesia. Dikatakannya Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi, sehingga tidak sebesar yang terjadi di Negara lain. Saat ini, inflasi indonesia mencapai 4,94 %, itu lebih rendah dari inflasi yang  terjadi  di Negara di Dunia. Namun semua itu lebih tinggi dari target maksimal yang di patok pada angka 4 %.  “Pemerintah Pusat saat ini tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsudi energi semaksimal mungkin “ ujarnya.

Terkait hal itu, Tito meminta untuk membentuk dan mengaktifkan satgas ketahanan pangan, meningkatkan bantuan sosial dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kenaikan inflasi.  Selain itu juga mendorong distribusi pangan fari daerah surplus ke daerah minus dengan melakukan kerja sama antar daerah melalui skema swasta dan BUMD.

“Aktifkan TPID, Lakukan pemantauan harga pangan setiap hari. Dapatkan informasi penyebab terjadi kenaikan harga dan laporkan setiap hari.  Kepada OPD terkait  kita minta agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi antarwaktu dan antarwilayah tetap terjaga. Terapkan pemberian subsidu BBM untuk angkutan pangan dan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), “sebutnya.

Diakhir arahannya Tito berpesan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan rapat bersama Forkopimda untuk membahas mengenai Mitigasi Inflasi dan dampak kenaikan BBM. ( Admin )