Bupati Solok Ikuti Vidcon Rakornas Penguatan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengelolaan BUMD.

(Arosuka)-Solok.  Bupati Solok Epyradi Asda mengikuti kegiatan Video Conferensi (Vidcon) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penguatan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok pada Kamis (08/09/22).

 Ikut mendampingi Bupati Solok Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si,  Asisten II Drs. Syahrial, MM,  OPD Terkait.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam arahannya mengatakan dari 564 BUMD sebanyak 339 BUMD atau sekitar 60% belum memiliki Izin Satuan Pengawas Internal (SPI). Untuk itu ia mengimbau  kepada seluruh kepala daerah agar dapat memperhatikan BUMD di daerahnya agar selalu diawasi dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi keuangan Daerah masing-masing.

Pengawasan pemerintahan daerah demi terselenggaranya tata kelola BUMD mempunyai fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau menghasilkan pemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan. “Saya berharap BUMD yang akan dikembangkan kedepannya itu lebih berbasis pada peningkatan potensi daerah sehingga dapat memberikan keuntungan bagi keuangan Daerah”. Ucap dia

Dikataknnya lagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping Pajak dan Retribusi.

Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh Segelintir Pihak demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya.

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD.

 Kegiatan ini dilakukan secara zoom dan kegiatan offline di Gedung Merah Putih KPK, dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Mendagri diwakili Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggola, serta diikuti secara zoom oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia.