Persoalan PHK Karyawan Aqua Solok Belum Usai, 97 Orang Serikat Pekerja Temui Bupati Solok

Arosuka-(Kominfo).  Serikat Pekerja PT Tirta Investama (Aqua Solok) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beberapa waktu lalu kembali menemui Bupati Solok, Epyardi Asda di kediaman pribadi Bupati Solok, Kecamatan X Koto Singkarak, Jum’at (2/12/2022).

Baca Lainnya :

• TP-PKK Pemkab Solok Gelar Lomba Masak Serba Ikan.2
• Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS1
• Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Hadiri Seminar dan Pameran Gerakan Menuju Smart City Tahun 20220
• Dinilai Daerah Pendukung UMKM Terkolaboratif, DKUKMPP Kabupaten Solok Terima Penghargaan dari Bank Indonesia0
• Ikuti Upacara Akbar Hari Guru, Bupati Solok Bertekad Tingkatkan Mutu Pendidikan Lebih Baik. 0

Terlihat sebanyak 97 orang itu datang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi sebagai tindak lanjut perjuangan mereka selama kurang lebih dua bulan belakangan ini.

Dalam pertemuan itu, juga hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok, serta OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Ketua Serikat Pekerja, Fuad Zaki menjelaskan kronologis kejadian bahwa sebanyak 97 orang masih belum bekerja, ada 4 orang telah masuk bekerja karena mereka disuruh kembali masuk kerja dengan cara dijemput ke rumah masing-masing namun status pekerja tersebut menjadi pekerja baru (kontrak ulang), bahkan ada masa kerja yang sudah 8-10 tahun bekerja dikembalikan lagi ke posisi semula.

Walaupun sudah ada panggilan kerja, akan tetapi manajemen memberikan syarat-syarat yang menurut mereka sangat merugikan para pekerja,” jelas Fuad.

Adapun syarat yang diberikan perusahaan diantaranya pekerja harus mengakui, bahwasanya mereka menerima keputusan perusahaan, mereka di anggap mengundurkan diri. Konteksnya adalah kalau mengundurkan diri, perusahaan tidak punya kewajiban membayar pesangon, artinya ini sangat merugikan pekerja. Pekerja mendaftar sebagai pekerja baru, dan pihak perusahaan yang menentukan jabatan dan upah mereka selanjutnya, sementara yang diinginkan serikat pekerja adalah dipekerjakan kembali seperti semula.

Beberapa waktu yang lalu, pekerja yang di PHK mengatakan bahwa proses PHK itu harus diselesaikan bersama secara mufakat, ini tidak bisa terlaksana karena tidak ada fasilitas, tidak ada tempat yang menyebabkan pekerja tersebut tidak bisa memasuki pabrik. Oleh karena itu, mereka telah mencoba meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan LBH tersebut telah mencoba mengundang pihak manajemen perusahaan pada tanggal 10 November 2022, akan tetapi pihak manajemen menyatakan batal untuk melakukan musyawarah tersebut dikarenakan manajemen ingin menyelesaikan di Dirjen Ketenagakerjaan, namun di Dirjen Ketenagakerjaan pada tanggal 18 November 2022 juga menolak pencatatan PHK tersebut karena syarat formil untuk PHK tersebut belum memenuhi syarat. Pihak Dirjen Ketenagakerjaan mengembalikan ke perusahaan untuk kembali bermusyawarah, akan tetapi sampai hari ini belum terjadi proses tersebut.

“Sampai saat ini pekerja yang di PHK masih bertahan meski sudah 2 bulan tidak digaji, bahkan beberapa diantara mereka kartu BPJS nya ada yang sudah terblokir, sehingga ada dari istri mereka yang melahirkan, anak mereka yang sakit bahkan pekerja tersebut sakit harus menanggung dengan biaya sendiri,” jelas Fuad.

Lebih jauh Fuad mengatakan, pertemuan serikat pekerja dengan Vice Presiden perusahaan, Bernas beberapa waktu lalu, jika yang mengatakan sah itu hanya pemerintah, dari pihak perusahaan tidak mengakui. Jika pekerja tidak terima, silahkan uji ke pengadilan.

Mereka meminta solusi dan saran kepada Bupati bagaimana mereka harus bersikap, sebagaimana diketahui selama dua bulan masih terkatung-katung, mereka tetap datang ke perusahaan namun pagar masih di kunci, sementara pihak perusahaan juga membangun isu-isu tidak sehat seperti pekerja akan melakukan kegiatan anarkis sehingga orang-orang yang masih bekerja di sana di fasilitasi hotel dan pengawalan polisi seolah-olah pekerja yang di PHK tersebut akan melakukan serangan-serangan yang tidak terduga.

Terlebih saat ini pihak perusahaan juga telah mempekerjakan tenaga harian lepas yang berasal dari luar daerah, ini bertujuan agak produksi tetap berjalan. “Hal ini sangat disayangkan. Kami tidak masalah dengan kawan-kawan di perusahaan yang masih produksi sampai sekarang, tetapi jangan yang dari luar daerah sedangkan kami masih terkatung-katung seperti sekarang,” tambah Fuad.

Menanggapi itu, Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk semua dan akan memperjuangkan hak-hak serikat pekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. “Walau bagaimanapun kita berusaha agar bagaimana produktifitas tetap berjalan dengan baik, hak-hak pekerja dipenuhi dan masalah ini bisa di selesaikan dan dibicarakan dengan cara yang baik,” sebut Epyardi Asda.

Lebih lanjut, bupati berharap semua yang dilakukan di Kabupaten Solok ini lebih besar manfaatnya dari pada mudaratnya, dan berharap perusahaan Aqua ini bisa sedikit bertoleransi memahami dan jangan memaksakan kehendak.

Pemerintah daerah dengan beberapa SKPD terkait telah melakukan investigasi yang juga di saksikan Inspektorat kepada PT Tirta Investama, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran hukum dari pihak perusahaan seperti perizinan K3 yang sudah tidak berlaku, dampak lingkungan terhadap pembuangan limbah, Andalalin, Kerjasama dengan CV Elmas Sentosa Abadi yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati dan Pemda akan memanggil kembali pihak management perusahaan untuk berdiskusi kembali mengenai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan masalah perizinan, dampak lingkungan, K3, andalalin dan kerjasama.

“Saya berjanji akan terus berjuang bersama pekerja dan rakyat Kabupaten Solok, untuk memperoleh kembali hak-hak pekerja,” tutup Epyardi Asda. (Admin)